Info

Info Koperasi Yang Terdaftar Di Kota Bandung

Info UMKM Yang Terdaftar Di Kota Bandung

Info Usaha Non Formal Yang Terdaftar Di Kota Bandung

Info Jadwal Pameran

Info Penilaian Kesehatan Koperasi

Peraturan Perundang Undangan Koperasi Dan UMKM

Profil

Gambaran Umum Pelayanan

Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas urusan wajib yaitu bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Tugas Pokok & Fungsi

Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  2. Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; da
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya